Aksi Demo Di DPRD Jabar, APAK Tantang Prabowo dan Dedi Mulyadi: Segera Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor

Aksi demo APAK tuntut pengesahan RUU perampasan aset koruptor agar segera disahkan, poto datuk/inet99

INET99.ID - Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Jawa Barat yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis anti korupsi, serta perwakilan organisasi kepemudaan menggelar aksi demo di Kantor DPRD Jabar menuntut RUU perampasan aset koruptor agar segera disahkan, Selasa (18/3/2025).

Dalam aksinya para peserta membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Mereka juga melakukan orasi yang menyoroti dampak korupsi terhadap perekonomian masyarakat, khususnya kenaikan harga kebutuhan pokok.

Ketua Aliansi Pemuda AntiKorupsi (APAK) Jawa Barat, Yadi Suryadi, menegaskan bahwa aksi unjuk rasa ini murni merupakan bentuk penyampaian aspirasi dari masyarakat yang mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Kami di sini hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang menuntut keadilan. Kami menantang Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor," ujar Yadi Suryadi dalam orasinya di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Massa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis anti korupsi, serta perwakilan organisasi kepemudaan menggelar aksi demo di Kantor DPRD Jabar

Ia juga menekankan bahwa korupsi telah berdampak luas pada kehidupan masyarakat, termasuk tingginya harga kebutuhan pokok dan terbatasnya akses terhadap layanan publik yang berkualitas. Jika tuntutan mereka tidak segera direspons, APAK Jabar berencana menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.

Dalam aksi tersebut, perwakilan Sekretariat DPRD Jawa Barat, Imam Maulana, menemui para demonstran dan menyampaikan bahwa pihaknya memahami serta menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Pemuda AntiKorupsi (APAK) Jawa Barat.

"Kami juga berkomitmen, baik di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat, untuk tetap memberantas korupsi. Tentunya, aspirasi yang disampaikan kepada kami akan kami teruskan kepada pemerintah pusat sebagai pemegang kebijakan," ujar Imam Maulana di hadapan para peserta aksi.

Ia juga menambahkan bahwa DPRD Jawa Barat akan berupaya menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah pusat agar pembahasan RUU Perampasan Aset Koruptor dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan harapan publik.

Aksi ini berlangsung secara damai dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Meski demikian, mereka hanya ditemui oleh staf Sekretariat DPRD Jabar, karena para anggota dewan sedang berada di luar kota untuk dinas. Jika tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan, APAK berencana menggelar aksi yang lebih besar di masa mendatang.

Pewarta : Heri
Editor : Jhon
Copiright : inet99.id@2025