Menurut pernyataan resmi OJK, pencabutan izin ini dilakukan terhadap BPR dan BPRS yang tidak memenuhi persyaratan permodalan serta terindikasi melakukan pelanggaran tata kelola yang berisiko bagi nasabah.
Keputusan ini juga didasari oleh ketidakmampuan lembaga-lembaga tersebut untuk memperbaiki kondisi keuangannya meskipun telah diberikan waktu untuk melakukan restrukturisasi.
“Sebagai salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen, selama tahun 2024 sampai dengan saat ini telah dilakukan cabut izin usaha terhadap 13 BPR dan 2 BPRS,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin. Dikutip dari antaranews.com
OJK memiliki mandat untuk mengawasi lembaga keuangan agar operasionalnya tetap sehat dan transparan. Dengan pencabutan izin 15 BPR dan BPRS ini, OJK menegaskan komitmennya dalam melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat kelalaian atau praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.
Konsumen dari lembaga-lembaga yang dicabut izinnya akan mendapatkan prioritas dalam proses likuidasi, termasuk pengembalian dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
OJK juga memastikan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan bekerja sama untuk menjamin dana nasabah hingga batas yang telah diatur.
Pencabutan izin ini diharapkan dapat menjadi sinyal penting bagi pelaku industri keuangan lainnya untuk selalu menjaga kepatuhan terhadap regulasi. "Kami ingin memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia adalah lembaga yang sehat, profesional, dan memiliki tata kelola yang baik," ujar salah satu perwakilan OJK dalam konferensi pers.
Meskipun langkah ini bisa menimbulkan kekhawatiran sementara di kalangan nasabah BPR dan BPRS, OJK meyakinkan bahwa industri perbankan secara umum tetap dalam kondisi yang stabil.
Lembaga-lembaga yang sehat dan sesuai dengan regulasi akan tetap beroperasi dan bahkan diperkuat melalui reformasi regulasi yang terus dilakukan.
Langkah tegas ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi perbankan, khususnya BPR dan BPRS, untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.
Ke depan, OJK akan terus melakukan pengawasan ketat dan mengupayakan penegakan hukum yang lebih efektif guna melindungi konsumen dan menjaga stabilitas industri keuangan di Indonesia.
Pencabutan izin operasional 15 BPR dan BPRS oleh OJK merupakan bagian dari langkah strategis dalam menjaga kesehatan sektor perbankan dan perlindungan terhadap konsumen.
Nasabah diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan lebih lanjut, terutama mengenai proses likuidasi dan penjaminan simpanan oleh LPS.***
(Red)
.jpeg "3 Remaja di Bali yang Curi Gas Ditelanjangi Warga, Disuruh Onani, Direkam")
