 |
| Poto istimewa |
Menurut Pigai, pagu anggaran sebesar Rp64 miliar yang dialokasikan untuk kementeriannya saat ini tidak akan cukup untuk merealisasikan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, yang menaruh perhatian besar terhadap isu HAM di Indonesia.
Baca juga : UU No. 2 Akan Digugat Kelompok Aktifis Demokrasi: Implikasi Hukum bagi Partai Politik di Indonesia
Pigai menegaskan bahwa perombakan anggaran menjadi hal yang mendesak, mengingat Prabowo ingin memastikan penanganan pelanggaran HAM dapat dilakukan secara efektif dan komprehensif.
"Kementerian kami mendapat alokasi anggaran yang sangat kecil. Dengan Rp64 miliar, sulit bagi kami untuk berkontribusi maksimal dalam mengawal agenda besar HAM yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo," ujarnya dalam pidato pertamanya di Jakarta, Selasa (23/10).
Ia menambahkan, untuk memastikan upaya penegakan HAM dapat berjalan sesuai harapan, perlu adanya peningkatan signifikan dalam anggaran. Pigai mengusulkan agar anggaran Kementerian HAM dinaikkan menjadi Rp20 triliun.
Menurutnya, anggaran sebesar itu diperlukan untuk menjalankan program-program strategis terkait pembangunan HAM, termasuk penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM, penguatan institusi terkait, serta advokasi hak-hak warga negara.
"Presiden Prabowo Subianto memiliki visi yang jelas dalam memperbaiki penanganan HAM di Indonesia. Dengan anggaran yang layak, kami akan mampu mendukung langkah-langkah presiden dalam menciptakan Indonesia yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia," tegas Pigai.
"Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM, kalau negara punya anggaran, saya mau segitu," sambung Natalius Pigai.
Mendengar Keluhan Pigai, Dian Rahadian Pengamat Politik berkomentar.
"Selain anggaran besar harus di iringi juga keberanian yg besar untuk memposisikan keadilan hukum." kata Dian.
Sementara itu, tim transisi belum memberikan pernyataan resmi terkait usulan tersebut, namun mereka diperkirakan akan membahasnya dalam pertemuan kabinet mendatang.
Pigai berharap perubahan ini dapat segera diimplementasikan agar program kementerian dapat berjalan optimal sejak awal masa pemerintahan baru.***
(Red).
