MAJELIS ADAT SUNDA Beserta Organisasi PERWAKILAN DARI 27 KABUPATEN DAN KOTA SE-JAWA BARAT MENDATANGI KANTOR BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT TERKAIT PELANGGARAN PEMILU 2024

Baca Juga

Poto saat para kasepuhan mengisi daftar kehadiran dikantor Bawaslu jalan Turangga kota Bandung (22/02/2024)

Bandung, iNET99.id - Diduga adanya penyimpangan yang dilakukan pada Pemilu  Legislatif & Pilpres 2024, di wilayah Provinsi Jawa Barat , sejumlah kasepuhan  dan organisasi Majelis Adat Sunda  melapor dan meminta Audensi ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kamis (22/2/2024).

Majelis Adat Sunda menilai bahwa Pemilu Legislatif Tahun 2024 di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat tidak jujur dan adil. Hal ini terkait dengan terjadinya beberapa kejanggalan/kecurangan dan pelanggaran dalam rekapitulasi perhitungan suara secara masif dan terstruktur di tingkat TPS, KPPS, PPS dan PPK se-Kabupaten dan Kota di jawa Barat. Majelis Adat Sunda menilai pelaksanaan Pemilu tahun 2024 adalah Pemilu yg paling ekstrim penuh disain kecurangan yg TERSTRUKTUR,  SISTEMATIS & MASIF.

Baca juga : Aksi Hipnotis Di Bandung Terekam Kamera CCTV Gondol Uang Dan 2 Buah Handphone

Dalam audiensi yg dilaksanakan di Media Centre Bawaslu Jawa Barat, Pupuhu Agung  Majelis Adat Sunda,  yang biasa di sapa Abah Ari (54) menyatakan bahwa dari pemilu 1999 sampai 2024 trend pelanggaran pemilu semakin meningkat. Menurutnya, perlu adanya tindakan tegas terhadap kecurangan tersebut dan mendesak kepada Bawaslu dan Kpu untuk segera menyatakan Sikap tegas juga hadir dan masuk dalam masalah-masalah yang terjadi di pemilu ini.

“saya menyayangkan kepada Bawaslu dan Kpu Jawa Barat yang berkesan diam ,karna publik sekarang sangat menyoroti kinerja BAWASLU dan KPU bahkan sampai dengan Aplikasi Sirekap ,jangan sampai masyarakat memandang Bawaslu dan KPU tinggal diam dengan permasalahan ini ,” tambahnya.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yg menangani pemilu saat ini sudah semakin berkurang, harapan masyarakat hanya tinggal kepada BAWASLU untuk bisa menjadi hakim yang tegas dalam menyikapi masalah kecurangan atau permainan yg terjadi pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 ini, dan jangan sampai KPU & BAWASLU hanya dijadikan ALAT KEPENTINGAN dan DIKORBANKAN oleh  sekelompok orang, Elit Politik dan atau penguasa untuk mewujudkan keinginannya berkuasa di Negara Republik Indonesia ini. Abah Ari juga memberikan pesan &  amanat kepada komisioner BAWASLU untuk disampaikan kepada BAWASLU PUSAT, KPU PUSAT & KOMISI II DPR RI untuk mempertimbangkan ulang tentang SISTEM DEMOKRASI  yang dipakai oleh Bangsa Indonesia sesuai yg diamanatkan di dalam Sila ke 4 PANCASILA yaitu SISTEM DEMOKRASI DENGAN CARA MUSYAWARAH OLEH PERWAKILAN agar mencapai MUFAKAT. Hal ini menilik amanat yg tertulis di dalam Teks PANCASILA & PEMBUKAAN UUD NKRI 45. Jika tata cara Pemilihan Langsung ini masih akan dipakai maka Sila ke 4 PANCASILA harus dirubah atau PANCASILAnya dihapus sekalian dari kehidupan Berbangsa & Bernegara, Jika ada kelompok yg ingin merubah bahkan menghapus PANCASILA maka Majelis Adat Sunda akan berdiri paling depan untuk tetap BELA PANCASILA berhadapan dengan kelompok-kelompok tersebut.

Baca juga : Cyberity Foundation Menemukan Layanan Cloud Situs Sirekap Dan Pemilu2024 Berlokasi Di RRC

Pendapat ini juga diamini oleh Pengamat Politik Kang Sani (46) saat diskusi.

Ada salah satu contoh pelanggaran yakni pesan Voice Note dengan suara yang diduga Wakil Ketua APDESI Kabupaten Bandung. Isi dari voice note itu, ajakan kepada para kepala desa untuk mendukung anggota salah satu calon DPR RI atau partainya, serta mendukung salah satu Ketua DPC partai Kabupaten Bandung untuk tiket menuju Pilkada.

“Saya sangat menyayangkan pemilu tahun ini yang sangat kental dengan pelanggaran ,contoh pelanggaran jelas yakni soal Voice Note oknum kepala desa terkait dukungan salah satu Caleg di Kabupaten Bandung dari salah satu partai besar,” jelas sani.

Kang sani menambahkan salah satu contoh lain nya yang ada di Soreang Kabupaten Bandung bernotabene di Tps 14 ada indikasi kecurangan yang sangat terbuka yakni pelanggaran soal hasil suara beberapa caleg di Kabupaten Bandung.

"Contoh lain yang saya ungkapkan kepada komisioner bawaslu jabar adalah soal hasil suara di wilayah saya husus nya di ruang lingkup tempat saya tinggal ,baru saja pemilihan dimulai tapi hasil suara sudah di umumkan ,apakah itu normal? Menurut saya itu sangat tidak wajar" tambah nya.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat yang menerima dan mewakili terkait Audensi tersebut , Nuryamah mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan Pelanggaran tersebut dan akan melakukan verifikasi terkait syarat formil dan materilnya untuk dikaji.

"Kita juga akan kaji laporan itu untuk melakukan tindak lanjut, apakah PSU, PSL atau hitung ulang dan sebagainya," ujarnya

Nuryamah menambahkan, Terkait Sirekap yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bukanlah penentu hasil Pemilu 2024.

Penentunya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilihan Umum) adalah rekapitulasi secara manual.

"Seluruh partai atau peserta pemilu jangan berpatokan dengan Sirekap, tapi harus dijadikan patokan dasar ialah bagaimana hasil rekapitulasi manual yang dilakukan KPU. Sirekap itu kan alat bantu yah, bukan final angka penghitungan. Jadi tidak menjadi acuan perolehan suara. Tetapi, setiap laporan yang masuk, akan kami terima dan kaji,” katanya saat ditemui awak media.

Tak hanya itu dari perwakilan kasepuhan, Abah Guriang (72) mendorong Bawaslu terkait laporan dan Audensi tersebut agar Bawaslu berani bertindak dan bersuara terkait pelanggaran pelanggaran pemilu yang ada di jabar.

"Jika bawaslu terikat dengan aturan maka apakah kita para kasepuhan dan masyarakat yang harus bertindak, tak hanya itu kami mendukung bawaslu agar berani tidak hanya sekedar membina para pelanggar tapi harus membinasakan para pelanggar dalam arti tindak tegas para pelanggar pemilu 2024 di wilayah Jawa Barat" ungkapan kesal dari Abah Guriang.

Kang Agus (48) Mewakili masyarakat Sunda menyoroti soal seleksi daripada calon dewan harus lebih di perketat lagi jangan asal asalan ,sekelas karyawan Spg saja harus ada penyaringan dan pemantapan SOP namun sekelas pejabat negara bebas begitu saja.

"Sangat disayangkan juga soal penyaringan kinerja Calon Dewan bebas berlenggang begitu saja dibalik itu calon karyawan SPG harus mengikuti beberepa SOP agar masuk kerja"  kang Agus.

- Jurnalis : Yana

- Editor : Andi

- Media : iNET99.id

@copyright2024